Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

MARAK PERKAWINAN ANAK, MENGGUGAT UU PERKAWINAN, ISLAM SEBAGAI SOLUSI YANG TEPAT

Selasa, 06 April 2021


Oleh : Darti

Kabar pernikahan yang melibatkan anak usia dini kembali mencuat. Angka pernikahan dini di Indonesia juga cukup tinggi.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pernaj melangsir jumlah remaja indonesia yang sudah memiliki anak,cukup tinggi yakni 48 dari 1000 remaja.(Republika.Co.ID,Jakarta).


Pemberitaan terbaru adalah pernikahan pasangan berusia 14 dan 16 tahun yang terjadi di Kabupaten Bantaeng,Sulawesi Selatan.Viral di media,seolah Kementrian Agama adalah pihak yang paling bertanggung tawab atas terjadinya pernikahan tersebut karena dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).Padahal,penghulu tetap proses dan mencatatkan pernikahan mereka karena semua persyaratan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) dan peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sudah terpenuhi.


Perkawinan anank itu merata hampir disemua provinsi,sebanyak 23 provinsi dr 34 provinsi memiliki prevalensi.Pernikahan anak lebih tinggi dari prevalensi nasional.Prevalensi pernikahan anak tertinggi ada di Kalimantan Selatan,yaitu sebanyak 4 dari 10 perempuan dan terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta 1 dari 10 perempuan.(Harian Kompas,29 April 2018).


Untuk daerah Sulawesi Selatan, menurut data dari Bidang Urais dan Binsyar Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan,pada tahun 2017 angka pernikahan dibawah umur lebih 500 kali dari total 75.000 peristiwa nikah.Angka tertinggi di Kota Makassar,Kabupaten Gowa,dan Kabupaten Bulukamba.
Hal ini diungkap oleh Deputi Menteri PPPA,Lenny N.Rosalin,SE,M.Sc.M.Fin secara virtual pada seminar Nasional dan Deklarasi Gerakan Nasional dan Deklarasi Gerakan Nasional Pendewasaan Vs Perkawinan untuk Peningkatan Kualitas SDM Indonesia yang ditayangkan kanal TVMUI dan Kemen PPPA(18/3/2021).


Dilansir dari Muslimah News.Com bahwa pernikahan dini atau perkawinan anak akan menurunkan derajat kesehatan ibu dan anak serta meningkatkan resiko kematian ibu dan anak saat persalinan,termasuk menghambat akses pendidikan dan meningkatkan kemiskinan.Sehingga perlu ada tindakan pencegahan perkawinan anak dan meningkatkan batas usia menjadi 19 tahun.Sementara itu Ketua MUI Miftachul Akhyar menyatakan jika pasangan yang sudah terpenuhi ,tidak paham tujuan pernikahan,tidak akan tercipta keluarga berkualitas.Apalagi kalau pernikahan dini,"karena yang diharapkan adalah keluarga harmonis untuk melahirkan generasi berkualitas sehingga butuh kedewasaan dan keharmonisan."urainya.


Kampaye anti pernikahan sudah sejak lama dikampayekan yang didukung oleh kelompok liberal.Hal ini sejalan dengan agenda global PBB bahwa hak anak harus dijaga.Semua anggota PBB termasuk Indonesia telah menyepakati sebuah konvensi hak anak,salah satunya menyukseskan penegakan hukum didalam negeri yang melarang pernikahan anak.Dalam konvensi ini anak didefinisikan,setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun,jadi menikah di usia 16 tahun termasuk pernikahan anak atau pernikahan dini yang harus dilarang.Terlebih di Indonesia menempati peringkat ke 7 dari negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia.Di mana satu dari lima perempuan Indonesia berusia 20-24 tahun telah melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun.


Berbagai alasan diungkapkan untuk menyukseskan kampaye anti pernikahan anak dini,karena melanggar hak anak dan mendiskriminasi perempuan dan berbahaya bagi kesehatan reproduksi,pernikahan anak dini menjadikan tidak harmonis karena tidak ada kesiapan mental,dan dianggap pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.Padahal ketidak harmonisan rumah tangga dan yang lainnya juga bisa terjadi pada pernikahan usia dewasa,sehingga problem sebenarnya bukan di usia pernikahan.Karena itu revisi UU perkawinan anak memperketat batas usia minimal anak boleh menikah bukanlah solusi.Umat semestinya mewaspadai bahwa terus bergulirnya isu sejenis ini sejatinya hanya untuk melegitimasi kebijakan sekuler,yang terbukti menimbulkan beragam persoalan baru.


Lihat saja ketika kampaye anti pernikahan anak dilakukan begitu masif dan sistematis pada saat yang sama pemerintah membuka kran pergaulan bebas selebar-lebarnya,padahal pergaulan bebas inilah akar dari perzinaan, penyegeraan nikah untuk menutup akibat lanjutan dari pergaulan bebas,perselingkuhan dan rusaknya keharmonisan rumah tangga. Inilah akibat sistem Kapitalisme yang menjunjung tinggi kebebasan masih digunakan untuk mengurusikepentingan rakyat.Bukannya memberikan solusi yang tepat,solutif dan benar,tetapi malah melahirkan persoalan-persoalan baru,jika ini terus berlangsung dan akhirnya Kampaye global anti pernikahan anak dibenarkan sebenarnya sama saja dengan menyatakan bahwa hukum-hukum Allah tidak relevan dengan zaman,tidak bisa diterapkan lagi dan menyengaja menjauhi agama,karena itu larangan pernikahan anak dan dispensasi nikah bukanlah solusi yang dibutuhkan anak,akan tetapi yang dibutuhkan adalah pemberlakuan sistem pendidikan Islam agar generasi siap memasuki gerbang keluarga dan sistem pergaulan (ijtimaiy) Islam yang mencegah pergaulan bebas remaja.

Bagaimana Islam menangani hal ini?


Syariat Islam adalah satu-satunya rujukan dalam menerapkan hukum termasuk dalam hal pernikahan,menurut kacamata Islam.Usia bukanlah problem dalam pernikahan.Tetapi bagaimana orang tua menyiapkan, lingkungan menyiapkan, Negara dengan sistemnya menyiapkan. Dan inilah yang akan menjadi konsentrasi dalam sistem Islam.Sistem pendidikan Islam akan menerapkan kurikulum Islam sejak dini sampai masa baligh maksimal 15 tahun, kurikulum ini akan menghasilkan output yang siap menjalankan hukum syariat dan siap menanggung amanah-amanah besar dan menjadi orangtua yang berbagai tanggung jawabnya menjadi pemimpin bagi masyarakat dan menyebarkan risalah Agung,risalah Islam ke seluruh dunia. Negara dalam sistem Islam juga akan memberlakukan aturan-aturan di tengah-tengah masyarakat. Aturan ini secata otomatis akan menyetop pergaulan bebas yang menjadi biang persoalan, bukan melarang pernikahan pada usia tertentu.


Dan semua mahdzab membolehkan pernikahan usia tersebut.Penerapan aturan atau sistem Islam oleh negara akan menciptakan sebuah masyarakat yang memiliki kepedulian untuk menjaga perilaku seluruh anggota masyarakat serta menjalankan pergaulan Islam,sehingga masyarakat senantiasa mulia dan bermartabat,jauh dari perilaku merusak seperti pergaulan bebas.Negara wajib menciptakan media yang bersih dari konten-konten yang merusak akidah dan merusak akhlak masyarakat,seperti sekularisme, pluralisme, liberalisme, termasuk konten pornografi dan pornoaksi.Negara akan memberika Sanksi tegas sesuai ketentuan syariat terhadap pelaku maksiat.Hukuman ini pasti membuat pelaku jera,sebab sistem sanksi dalam Islam(uqubat)bersifat zawajir (pencegah), berarti dapat mencegah manusia dalam melakukan kejahatan. Dan Jawabir(penebus) dikarenakan 'uqubat dapat menebus sanksi akhirat,pelanggaran berupa perzinaan dikenai sanksi rajam bagi pelaku yang sudah pernah menikah,dicambuk dan diasingkan bagi pelaku yang belum pernah menikah.Pembuat konten-konten negatif yang merangsang naluri seksual akan diberikan sanksi ta'zir,jenisnya ditentukan berdasarkan pendapat Kholifah atau pemimpin.Semua itu hanya bisa terealisasi jika syariat Islam diterapkan secara utuh dalam kehidupan.
Wallahu'alam bi ash shawwab.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar