Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

Solusi Parsial Bank Syariah dan Ekonomi Syariah di Tengah Pandemi

Jumat, 02 April 2021




Oleh : Rayani Umma Aqila 
(Aktivis Muslimah Sultra)

Goncangan krisis ekonomi akibat pandemi covid 19 terus mengalami penurunan, namun di tengah goncangan ini dari Menkeu, Sri Mulyani justru berpendapat jika sektor ekonomi dan keuangan syari'ah mampu bertahan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sektor ekonomi dan keuangan syariah mampu bertahan di tengah guncangan krisis karena pandemi Covid-19. Kondisi itu dilihat dari rasio kecukupan modal atau CAR perbankan syariah hingga kredit macet alias non-performing loan (NPL).
Menkeu Sri Mulyani juga menjelaskan sektor ekonomi dan keuangan syariah tetap bertahan di tengah banyaknya kinerja korporasi yang memburuk. Krisis ini tak pelak menyebabkan perbankan terkena dampak, terutama di sisi kredit macet. Ketahanan keuangan syariah juga dilihat dari aset perbankan yang justru melesat sepanjang 2020. Ia menyebut, total aset perbankan syariah pada Desember 2020 meningkat menjadi Rp 608,9 triliun atau naik dari Desember 2019 sebesar Rp 538,32 triliun. (Tempo.co, 12 /3/ 2021).

Senada dengan hal itu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk berencana melakukan kolaborasi dan sinergi dengan lembaga riset dan perguruan tinggi. Tujuannya untuk pengembangan ekonomi syariah. Hal ini diungkapkan dalam acara Seremonial Peresmian Center of Sharia Finance and Digital Economy (Shafiec) & Forum Nasional Keuangan Syariah, pada Jumat (12/3). Menurut Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi, agar ekosistem ekonomi dan perbankan syariah bisa besar dan kuat, perlu adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. BSI, lanjut Hery, juga aktif melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi terkait implementasi kurikulum keuangan syariah, penelitian, dan pengembangan produk serta layanan bank syariah. Selain itu BSI juga bekerjasama dengan asosiasi seperti MES dan Asbisindo melalui forum diskusi dan seminar untuk pengembangan bank syariah.

Berdasarkan The State of The Global Islamic Economy Report (SGIE Report) 2020/2021, Indonesia berada di posisi keempat, naik kelas dari peringkat kelima tahun 2019 dan dari peringkat 10 tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh lima indikator diantaranya, islamic finance, halal food, muslim friendly travel, modest fashion, media and recreation, serta cosmetic and formation. (Detik.com, 14/3/ 2021)

Pemerintah gencar menyosialisasi Lembaga keuangan Syariah, menggandeng semua pihak dan mengakui ketahanannya di tengah krisis. Sebab jika dilihat, sejak ekonomi dunia imbas dari sistem ekonomi kapitalisme luluh lantak akibat pandemi covid 19, sistem ekonomi syariah mendapat tempat dan dilirik oleh masyarakat. Terlebih lagi jumlah penduduk muslim yang besar bisa menjadi pilar dan energi pengembangan ekonomi syariah nasional. Perlu disadari bahwa Lembaga keuangan adalah bagian dari sistem ekonomi dan sistem ekonomi terwujud dengan dukungan sistem. Dalam cara pandang kapitalisme, ekonomi syariah hanya dimaknai sebatas Perbankan syariah. Berdirinya Bank Syariah Indonesia  (BSI) dianggap menjadi harapan sekaligus amanah untuk mengupayakan kesejahteraan Bangsa dan umat. Namun demikian Keberadaan Bank Syariah tak lebih hanya dianggap sub-ordinasi sistem ekonomi kapitalisme, maka dengan demikian harapan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat jauh panggang dari api. Sebab, jika diketahui sistem ekonomi kapitalisme berjalan diatas empat hal :

Mekanisme pasar bebas menjadi tubuh bagi perekonomiannya, uang kertas (fiat money) menjadi darah bagi perekonomiannya, Lembaga Perbankan dan pasar modal yang menjadi "jantung" bagi kehidupan perekonomiannya, suku bunga ribawi menjadi pemompa jantungnya. Keberadaan Bank Syariah hanya bagian dari sistem kapitalisme itu sendiri yaitu suku bunga menjadi bagi hasil.

Sementara itu pasar bebas, fiat money perbankan dan pasar modal masih berlangsung. Maka akumulasi modal tetap bermuara pada para kapital besar. Dan akan tetap sama yaitu hegemoni para kapital tetap kuat mengandalkan Ekonomi Syariah dalam makna perbankan syariah untuk memperbaiki ekonomi bangsa hanyalah solusi parsial dan tidak akan sampai pada tujuan.

Hal ini berbeda dengan Islam yaitu ekonomi syariah yang tidak berdasarkan asas Ribawi melainkan lembaga kas Baitul Mal. Baitul Mal adalah tempat akumulasi hasil pengelolaan kekayaan umum dan kepemilikan Negara serta zakat kaum muslimin yang akan didistribusikan sesuai penentukannya. Sistem mata uangnya pun berbasis Dinar - Dirham. Menurut Dr. Husain Abdullah dalam bukunya Dirasaat di Al Fikri Al-Qur'an Islamy sistem ekonomi Islam akan berjalan atas tiga hal : Pertama, konsep kepemilikan dibagi menjadi tiga. Kepemilikan Individu, kepemilikan umum yang mencakup, Fasilitas umum yaitu barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti,air,api (bahan bakar listrik,gas) padang rumput. 


Kedua, Barang-barang yang tabiat  kepemilikannya menghalangi adanya penguasaan individu seperti, sungai, jalan dan danau, lautan bahkan udara. Ketiga, barang tambang dalam jumlah besar, seperti emas,perak, minyak dan sebagainya. Untuk harta kepemilikan umum pengelolaan dilakukan Negara sedangkan dari sisi barat pemanfaatan bisa dinikmati masyarakat umum. Kewenangan Negara sebatas mengelola dan mengeluarkannya untuk kepentingan masyarakat umum. Negara haram mengalihkan kepentingan umum (privatisasi) atau menjual aset-asetnya. Konsep ekonomi Islam ini akan berjalan ketika penguasa menerapkan ekonomi Islam secara komprehensif bersama sistem politiknya yang terintegrasi dengan sistem Islam yaitu Khilafah. Mengakui keunggulan Lembaga keuangan Syariah selayaknya dan seharusnya dengan diikuti dorongan mempraktikkan Islam secara kaffah agar kesejahteraan ekonomi bangsa bisa terwujud. Wallahu A'lam Bisshowab.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar