Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

Stop Mudik, Open Wisata?

Selasa, 20 April 2021


Oleh: Hindawati *



Mudik 2021 masih menjadi polemik pelik di kalangan masyarakat. Bagaimana tidak? Ditiadakannya mudik tahun ini memiliki tujuan mengurangi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia, mengingat berdasarkan data yang beredar, penyebaran dan penularan virus corona terjadi cukup signifikan di masa liburan. Namun pejabat negara sendiri pun, yang seharusnya menjadi tumpuan kepercayaan masyarakat, justru menimbulkan kebimbangan di masyarakat pula.(Koran Jakarta.com, Senin 12/04/2021)

Muhadjir Effendy, selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) secara lugas dan tegas mengatakan bahwa mudik 2021 ditiadakan.

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat," ucapnya melalui konferensi pers virtual pada (26/3).

Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi sebagian masyarakat. Jakarta, kota yang dipenuhi oleh perantau, mudik ialah salah satu cara melepas rindu pada keluarga di kampung setelah menghabiskan setengah hidupnya mengais rejeki. Dengan ditiadakannya mudik 2021 ini, tentulah rindu yang ditabung sedari lama harus dipendam dalam-dalam.

Dengan mencoba menerima ditiadakannya mudik, masyarakat kembali dikejutkan dengan berita yang beredar cukup luas. Berita tersebut mengatakan bahwa meskipun mudik dilarang, namun tempat wisata dibuka lebar. Mengejutkan? Tentu saja. Semua pihak yang menyetujui penyebaran Covid-19 di masa mudik, dibingungkan dengan dibukanya tempat wisata selama masa liburan. Lalu, apa bedanya?

"Jadi ini Covid-19 dan ekonomi seperti dua mata sisi uang. Harusnya pilihannya satu, dilarang ya dilarang. Kalau satu dilarang. satu dibolehkan, ini kesulitan bagi pemerintah daerah dalam implementasinya," kata Wahidin saat ditemui di rumah dinasnya, Serang, Banten, Kamis (8/4).

Wahidin menjelaskan fakta di lapangan terutama di tempat pariwisata, misalnya pantai, akan sulit meminta masyarakat menjaga jarak apalagi berkerumun. Diketahui, pemerintah pusat memperbolehkan lokasi wisata buka, tetapi dengan syarat penegakan protokol kesehatan Covid-19.

"Bagaimana mengatur prokesnya. Prokesnya sudah ada bakunya, tapi bagaimana mengaturnya. Ini yang menjadi pikiran kita," ujar Wahidin.

"Apa kita satu satu upaya di masyarakat dengan prokes, nah di pantai bagaimana dengan prokesnya, kalau mandi bagaimana dengan prokesnya. Ini kan menimbulkan persoalan bagi kita di daerah dalam menata prokesnya," ujarnya.

Puan meminta pemerintah konsisten pada kebijakan yang diambil terkait pengendalian mobilitas warga. Ia meminta pemerintah mematangkan kebijakan terkait mudik, ibadah bulan ramadan, hingga tempat wisata demi mencegah penularan covid-19.

"Tidak boleh ada lagi kebijakan yang membingungkan masyarakat. Siapkan mekanismenya, sumber daya manusianya, supaya penerapan dan pengawasan di lapangan konsisten," ujar Puan dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis.

Apakah semua kebijakan dan pendapat yang dikeluarkan pemerintah sudah mempertimbangkan segala resiko yang akan timbul nantinya? Bisa jadi. Apapun aturan yang dibuat, semua harus kembali demi kepentingan masyarakat dan negara. Jangan sampai, masyarakat sendiri yang meragukan dan pesimis akan adanya kebijakan-kebijakan yang membingungkan ini.

seharusnya pemerintah lebih bisa memberikan kepastian yang jelas kepada ,masyarakat dengan sebuah pernyataan yang terintegrasi dengan baik tentang mudik 2021. Bukan dengan menyajikan agenda dan aturan yang berbeda dari setiap instansi seperti yang ada saat ini.

Suatu kebijakan yang diberlakukan ditentukan dari kualitas dan bobot pemimpin yang mengeluarkan kebijakan tersebut.

Selama masih dipimpin oleh pemimpin yang menerapkan sistem kapitalisme sekuler, masih mementingkan urusan perut para kapitalis daripada urusan perut rakyatnya, masih bekerja sama dengan asing atau aseng mengelola kekayaan SDA, mustahil rakyat mendapatkan kebijakan yang sepenuh hati bisa menuntaskan pandemi.

Sehingga, sebagai muslim, kita dituntun  untuk berhukum dengan aturan-Nya secara kaffah. Satu-satunya cara agar bisa menjalankan Islam kaffah hanya dengan tegaknya Khilafah sebagaimana yang telah Rosulullah contohkan.


*(A─Ětivis Muslimah)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar