Recent Posts

Total Tayangan Halaman

Labels

Pesan Sekarang Juga!

Cara Ngirim Tulisan

Cara mengirim tulisan ke Pena Pejuang : 1. Kirim tulisan, bisa dalam bentuk tulisan wa, bisa juga dalam format docx. 2. Sertakan dengan gamb...

KRI Nanggala Tenggelam, Ironi Sistem Pertahanan dalam Kapitalisme

Selasa, 04 Mei 2021




Oleh : Rayani umma Aqila


Indonesia berduka. Musibah seolah tak henti. Awal Januari 2021 dikejutkan dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang menewaskan seluruh penumpang. Februari dihantam banjir bandang di beberapa daerah. Bulan Maret banyak bencana alam terjadi seperti erupsi dan banjir. Dan kembali tragedi itu menimpa laut Indonesia. KRI Nanggala-402 mengalami sub sunk (tenggelam) dan seluruh awak kapal dinyatakan gugur. Hal itu disampaikan panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto di Base Ops Lanud I Gusti Ngurah Rai, Ahad petang (25/4/2021) setelah sebelumnya hilang kontak pada Rabu (21/4/2021) dini hari. Tempo.co (25/4/2021). 

Di tengah pencarian KRI Nanggala 402 di perairan Utara Bali, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berbicara soal modernisasi alutsista di tiga matra-TNI AD, TNI AL, TNI AU. "Kita memang perlu meremajakan alutsista kita. Banyak alutsista kita memang karena keterpaksaan dan karena kita mengutamakan pembangunan kesejahteraan kita belum modernisasi lebih cepat,". Terlebih di tengah pandemi ini, Prabowo mengatakan pembangunan kesejahteraan sedikit banyak menghambat modernisasi. Namun ia mengatakan hal ini akan segera diurus. KRI Nanggala hilang kontak pada Rabu, 21 April 2021 dini hari di utara Bali. TNI AL sudah menyatakan kapal selam tersebut tenggelam. Dari hasil pencarian, tim menemukan beberapa benda yang mengindikasikan kapal tersebut tenggelam seperti pelumas periskop dan alas salat. Dan seperti dilansir dari tirto.id (23/4/2021) Kapal selam KRI Nanggala 402 masih belum ditemukan setelah hilang Rabu (21/4/2021) dini hari. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengerahkan seluruh kemampuan mereka dalam mencari kapal selam buatan Jerman yang beroperasi sejak 1981 itu. Tidak fokusnya pemerintah dalam memperhatikan kebutuhan militer, menjadikan sistem pertahanan Indonesia lemah dan rapuh. Program dan kebijakan yang ada juga tidak mendorong bagaimana negeri ini membangun sistem pertahanan yang disegani lawan maupun kawan.

Melihat fakta di atas, tampak peran negara minim dalam memperkukuh sistem pertahanan negara. Pemerintahan Jokowi hanya fokus pada  perbaikan ekonomi, sementara perbaikan militer dan kemaritiman dinomorduakan. Seperti permintaan Presiden yang meminta Menteri pertahanan mengurusi singkong untuk mewujudkan program food estate.

Padahal jika dilihat anggaran yang menjadi persoalan bukan menjadi satu-satunya faktor, sebab negeri ini mempunyai SDA melimpah. Namun, kekayaan alam dikuasai dan diprivatisasi oleh para kapital dan korporat asing dan rakyat hanya mendapat sebagian kecil itupun tidak gratis. Adapun dana pemindahan ibu kota baru yang mencapai Rp466 triliun itu bisa dialihkan untuk pengadaan alutsista baru. Karena menjaga kedaulatan negara dengan fasilitas yang mendukung sangat diperlukan dibandingkan pemindahan ibukota. Bila saja kekayaan alam itu dikelola secara mandiri, anggaran negara tentu lebih dari cukup membeli alutsista serta membangun sistem pertahanan  yang hebat. Negara justru mengandalkan pemasukan dari pajak rakyat, surat utang, dan investasi asing. 

Persoalan alutsista adalah cabang masalah yang bermula dari kebijakan politik negara. Negara besar mestinya memiliki visi besar ke depan. Indonesia dengan segala potensi besarnya, harusnya memiliki tujuan penting bagaimana menjadikan negeri ini sebagai negara adidaya. Bukan sekadar negara pengekor yang tunduk pada kebijakan politik internasional, tapi menjadi negara berdaulat dan mandiri. Kondisi infrastruktur dan peralatan militer ditopang oleh kondisi ekonomi suatu negeri. Untuk negara berkembang sangat, sulit menyediakan peralatan militer karena membutuhkan dana yang tinggi. Untuk negeri kita yang memiliki banyak utang tentu membeli kapal selam dianggap tidak mampu karena untuk membayar bunga utang saja mencapai 200 triliyun dari besar utang negara sekitar 6000 triliyun.

Ekonomi kapitalis lebih mementingkan keinginan para pemilik modal daripada mendahulukan kepentingan negara dan rakyat. Sehingga, perhatian terhadap sistem pertahanan sangat minim. Seharusnya, ada kemauan dari elite pejabat untuk memperbaiki kondisi ini, dan tidak mendahulukan yang belum digunakan seperti pindah ibu kota negara. Biaya bisa dialihkan untuk memperbaiki sistem pertahanan yang banyak kurang. Melihat kondisi pertanahan negeri ini kemungkinan  negeri ini akan mengalami ancaman proxy war, yaitu perang dua kekuatan besar yang berperang dengan menggunakan pihak ketiga. Tujuan negeri penjajah adalah untuk menguasai kekayaan Indonesia yang melimpah ruah. Menurut pengamat ekonomi, negeri kapitalis sangat tertarik dengan kekayaan alam Indonesia yang sangat banyak.

Berbeda halnya dengan Islam, Islam memiliki sejumlah konsep untuk mewujudkan sistem pertahanan negara yang kokoh. Pertama, anggaran negara bersumber dari Baitulmal. Lembaga inilah yang menjadi ujung tombak pemasukan dan pembelanjaan negara. Sumber pemasukan negara terdiri dari bagian fai’ dan kharaj (ghanimah, jizyah, kharaj, fai’, dharibah); bagian kepemilikan umum (minyak, gas, listrik, pertambangan, serta kekayaan alam yang menjadi milik umum); dan bagian sedekah (zakat mal, ternak, dll.).

Dengan pos-pos pemasukan ini, negara tidak akan kesulitan melakukan pengadaan alutsista atau membangun infrastruktur yang dibutuhkan sistem pertahanan ataupun kemaritiman. Kedua, dalam struktur pemerintahan Islam (Khilafah) ada yang namanya departemen perang, mirip dengan kementerian pertahanan. Departemen peperangan menangani semua urusan yang berhubungan dengan angkatan bersenjata seperti pasukan, logistik, persenjataan, peralatan, amunisi, dan sebagainya; menangani akademi militer, misi militer, serta pemikiran Islam dan pengetahuan umum apa saja yang wajib dimiliki tentara. Ketiga, negara membangun sistem perindustrian, baik yang berhubungan dengan industri berat seperti industri mesin dan peralatan, pembuatan dan perakitan alat transportasi (kapal, pesawat, mobil, dsb.), termasuk industri alutsista yang mendukung penguatan militer negara.

Jika negara belum mandiri dalam membangun industri pertahanan, maka ketergantungan terhadap impor alutsista dari negara lain tidak akan pernah hilang. Selain itu, membeli senjata dari negara lain risiko bahayanya lebih besar. Sebab, negara pengekspor alutsista pasti memahami betul sisi lemah dari alat tersebut. SDM negeri ini sejatinya lebih dari cukup mendirikan industri pertahanan. Para ilmuwan cerdasnya pun tidak kurang. Hanya saja, kurangnya dukungan negara dan sarana prasarana yang memadai menjadikan kecerdasan sains dan keilmuan para cendekiawan tidak tidak diberdayakan dengan baik. Membangun sistem pertahanan dan industri militer yang kuat juga bukan hal utopis manakala konsep bernegara yang dituntunkan wahyu berkolaborasi dengan sains dan teknologi. Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi negara adidaya jika mau beralih total tata kelola sistem pemerintahan yang amburadul akibat kapitalisme. Yaitu dengan sistem Islam yang sempurna. Wallahu A'lam bisshowab

Tidak ada komentar:

Posting Komentar