Recent Posts

“Paradoks Kebijakan”

Senin, 10 Mei 2021

 



Oleh : Kayesa Asma Fatina

Ramadhan 1442 pada tahun ini yang mana hari raya Idul Fitri diperkirakan jatuh pada Kamis, 13 Mei 2021 masih sama dengan tahun sebelumnya di mana masih dalam intensitas penularan virus Covid-19 yang masih santer terdengar meningkat di beberapa daerah di Indonesia, bahkan di kabarkan terbaru ini bahwasanya terjadi mutasi dari virus ini di negara-negara lain seperti di tuturkan oleh Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi bahwasanya di Indonesia sudah ada 13 kasus mutasi virus covid B117 dari Inggris namun sudah ditangani. Sementara untuk varian B1331 asal Afrika Selatan telah ditemukan 1 kasus di Bali dan untuk B1617 yang berasal dari India terdeteksi 2 kasus dan terus dilakukan penyelidikan epidemiologi.

Namun dengan meningkatnya kasus dari virus covid-19 ini di Indonesia tidak menjadi hal yang dapat menghapuskan tradisi sebelum lebaran yang ada di negara kita ini Indonesia, yaitu beburu belanja baju lebaran dan kebutuhan lainnya di pasar-pasar tradisional ataupun pasar modern terdekat, bahkan di Kalimantan Selatan sendiri sudah di turunkan Surat Edaran tentang Pelarangan Kegiatan Buka Puasa Bersama pada Bulan Ramadhan Dan Kegiatan Open House /Halal Bihalal pada hari raya Idul Fitri 1442H/Tahun 2021 tetap saja masih banyak masyarakat yang tetap berburu baju lebaran di pasar-pasar terkenal seperti Duta Mall, Pasar Tungging, Pasar Sudimampir dan juga pasar sejenisnya.

Fakta juga menunjukkan Jelang LebaranPasar Tanah Abang di Jakarta Pusat kembali disesaki pengunjung pada Minggu, 3 Mei 2021. Bahkan, Polda Metro Jaya pun sampai turun tangan untuk mengatasi kerumunan yang terjadi di Pusat Grosir Pasar Tanah Abang itu. Ada 4 fakta yang meneyebabkan pasar Tanah abang ini menjadi padat menurut (liputan 6 News) :

1.Pengunjung Berburu Baju Lebaran

2. Pemprov DKI Kurangi Pintu Masuk

3. Polisi Minta Masyarakat Cari Tempat Belanja Alternatif

4. KRL Tak Berhenti di Tanah Abang

Fakta-Fakta yang ada menunjukkan bahwasanya kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang bagaimana virus akan lebih cepat menyebar saat dalam kerumunan menjadikan masalah bagi masyarakat luas. Namun semua ini juga di dasari dengan kebijakan yang di buat oleh pemerintah yang mana tidak benar-benar dapat menyelesaikan masalah masyarakat yang ada. Dari empat fakta yang ada beberapa dikarenakan juga karena kebijakan yang tidak tepat sehingga tidak menjadi jalan keluar dari masalah masyarakat.

CNN Indonesia ,Kamis, 08/04/2021 menyebutkan bahwasanya di sisi lain,pemerintah mengizinkan masyarakat untuk melaksanakan salat tarawih dan salat idul fitri berjamaah di masjid. Izin dengan syarat pelaksanaan salat mematuhi protokol kesehatan (prokes) Covid-19 yang ketat.

Tak cukup di situ, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno meminta keran pariwisata mulai dibuka pada April 2021 ini. Sandiaga memprediksi sejumlah tempat destinasi wisata akan diserbu masyarakat karena pemerintah melarang mudik pada tahun ini.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyatakan bahwa sebanyak tiga kebijakan ini memperlihatkan pemerintah menerapkan standar ganda dalam upaya memutus rantai penularan Covid-19.

"Ini jadinya paradoks, artinya melarang tapi terjadi seperti itu. Pemerintah kelihatannya ambigu, standar ganda, atau paradoks," kata Trubus saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Kamis (8/4). Ia menyatakan bahwa kebijakan yang diambil saat ini memperlihatkan pemerintah lebih fokus pada upaya perbaikan ekonomi dibandingkan kesehatan masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak memiliki formula yang tepat dalam mengeluarkan kebijakan larangan mudik.

Hal ini sebanding lurus dengan perkataan menteri Keuangan Sri Mulyani pada Sabtu 24 April 2021 saat menyampaikan keterangan pers APBN Kita, Sri Mulyani meminta masyarakat tetap menyambut Lebaran dengan penuh sukacita. Jangan lupa, kata dia, kegiatan belanja menjelang Lebaran seperti membeli baju baru harus tetap berjalan. Tujuannya agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.

"Ada bagusnya juga Lebaran tetap pakai baju baru, beli baju baru supaya walaupun Zoom nanti pakai baju baru sehingga muncul aktivitas di masyarakat bisa terjadi," kata Sri Mulyani. 

Untuk menyukseskan program belanja ini, lanjut dia, pemerintah sudah menyiapkan berbagai kebijakan seperti menyiapkan program Hari Belanja Nasional (Harbolnas) jelang Lebaran yang ongkos kirimnya disubsidi pemerintah. Inilah cara jitu dari menteri keuangan tersebut untuk cara mendongkrak perekonomian yang lagi lesu karena pandemi. Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu minta rakyat tetap beli baju saat Lebaran nanti, meski mudiknya tetap dilarang. Namun, warganet menganggap usulan itu sebagai guyonan. Lha wong rakyat lagi susah, jangankan buat beli baju, untuk kebutuhan sehari-hari aja pas-pasan.

Usulan Sri Mulyani itu jadi obrolan hangat di jagat Twitter. Macam-macam komentarnya. Ada yang setuju ada yang mengritik. Dalang nyentrik Sudjiwo Tedjo menilai usulan Sri Mulyani ini jempolan untuk membangun spirit kebangsaan.

"Setuju Bu Sri Mulyani. Tetap beli baju baru buat Lebaran tapi nggak boleh mudik. Ini bagus buat latihan tak pamer baju baru di kampung. Berbaju baru tapi hanya di kamar sendiri di rantau. Ini meditasi tingkat tinggi," cuit @sudjiwotedjo. Tapi banyak juga yang menyindir. "Duitnya dari mana," kicau @PresidenKopi. Akun @Cahyono_100 menilai usulan Sri Mulyani itu bagus untuk direalisasikan. "Saya mau dong bu dibelanjain," ujarnya. "Alhamdulillaah masih bisa makan. Gak kepikir baju Lebaran," tambahnya. (warta.economi 24/4/2021).

Dalam menentukan kebijakan yang sesuai atau selaras yang akan benar-benar mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi menuju lebaran dalam masa pandemi, mestinya pemerintah memiliki catatan penting atas kebijakan larangan mudik tahun lalu sehingga dapat menjadi tolak ukur bagaimana seharusnya kebijakan baru akan di buat.

Setelah melakukan evaluasi, kemudian pemerintah harus memperhatikan hal apa saja yang harus diperbaiki dan mekanisme apa yang harus ditempuh agar angka penularan menurun dan tidak mengganggu ekonomi rakyat. Sehingga, tidak ada pihak mana pun yang menderita kerugian atas kebijakan yang diputuskan.

Sungguh sangatlah berat untuk menjalankan amanah sebagai pemimpin atau kepala negara, karena bukan perkara mudah memutuskan suatu perkara menyangkut hajat hidup masyarakat. Pemimpin harus bertanggung jawab melayani rakyat agar bisa hidup layak sebagai manusia bermartabat. Ia juga menjamin rakyat mendapatkan hak-haknya yaitu dengan terpenuhinya sandang, pangan, dan papan dengan murah; terpenuhinya pendidikan, kesehatan, juga keamanan yang gratis serta berkualitas; serta mengharuskannya memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Khalifah Umar ra. pernah mengatakan, “Sayyidul qaumi khadimuhun,” (pemimpin kaum di antaranya diukur dari mutu pelayanannya). Bukan “khadi’uhum” (pandai menipu mereka).

Menurut K.H. Hafidz Abdurrahman (Khadim Ma’had Syaraful Haramain), krisis dan pandemi sudah pernah terjadi dalam sejarah kehidupan umat manusia, termasuk dalam era kejayaan Islam. Namun, semua berhasil dilalui kaum muslimin.

Dalam kondisi krisis, umat berdiri menjadi pengasuh, penjaga, dan penopang utama kekuasaan negara, sebab negara mengurus urusan mereka, memenuhi segala hak-hak mereka. (mediaumat.news, 17/3/2020)

Pada masa kepemimpinan khalifah Umar ra., beliau mengangkat Amr Bin Ash sebagai gubernur untuk menuntaskan masalah wabah tha’un. Kala itu, Amr menyerukan kepada seluruh penduduk untuk mengisolasi dirinya masing-masing.

Amr berkhotbah di depan rakyatnya dan memerintahkan agar pergi jauh hingga rakyatnya memencar ke berbagai penjuru. Di antara mereka ada yang pergi ke gunung, bukit, dan ke daerah-daerah terpencil.

Kualitas suatu kebijakan yang diberlakukan ditentukan dari bagaimana pemimpin yang mengeluarkan kebijakan tersebut menimbang. Selama rakyat  masih dipimpin oleh pemimpin yang menerapkan sistem kapitalisme sekuler, masih mementingkan urusan perut para kapitalis daripada urusan perut rakyatnya, masih bekerja sama dengan asing atau aseng mengelola kekayaan SDA, mustahil rakyat mendapatkan kebijakan yang sepenuh hati bisa menuntaskan pandemi.

Sehingga, sebagai muslim, kita dituntun Islam untuk berhukum dengan aturan-Nya secara kafah. Satu-satunya cara agar bisa menjalankan Islam kafah hanya dengan tegaknya Khilafah.

Wallahu a’lamu bi Ash-shawab.

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar