Recent Posts

Kelalaian Birokrasi, Uang Rakyat Dirampok Oknum PNS

Minggu, 13 Juni 2021


Oleh Ratna Nurmawati
(Ibu Rumah Tangga dan aktivis Dakwah)

Badan kepegawaian negara (BKN) meluruskan informasi terkait data 97000 pegawai negeri sipil (PNS) fiktif yang masih menerima gaji hingga saat ini.

Kepala BKN Bima Haria mengemukakan "sampai saat ini masih banyak data PNS yang belum diperbaharui. Bima mengatakan, dampak dari keberadaan data tersebut cukup signifikan. Pasalnya, pemeritah menyalurkan gaji namun setelah ditelusuri gaji tersebut tidak diterima oleh PNS yang bersangkutan. Hasilnya apa? Ternyata hampir 100.000 tepatnya 97.000 data itu misterius. Dibayarkan gajinya, membayarkan pensiunan, tapi tidak ada orangnya" jelasnya. Senin 24 Mei 2021.

Meski demikian, data tersebut adalah data 2014 silam. Karena itu BKN senantiasa mengingatkan semua ASN di instansi pemerintah agar melakukan verifikasi terhadap status dan kedudukan mereka saat ini.

Alhasil hingga saat ini jumlah PNS yang sebelumnya dianggap misterius tersebut telah berkurang dan menyisakan 7000 an saja.

Wartawan senior, Asyari Usman menegaskan, kasus tersebut harus diusut karena merupakan kejahatan bukan kelalaian. Ia menegaskan kasus tersebut tidak boleh dianggap sebagai kelalaian biasa, namun harus dilakukan penyelidikan pidana. Karena menurutnya, tidak menutup kemungkinan ada sindikat yang mengendalikan data palsu PNS tersebut.

Memang kejadian ini sangat memalukan. Sebab selama bertahun - tahun negara mengeluarkan milyaran rupiah setiap bulan untuk membayarkan gaji dan pensiunan PNS palsu. Lalu siapakah pihak yang selama ini menerima gaji pegawai misterius itu? Inilah yang harus di usut tuntas.

Kejadian ini bukanlah hal baru ditengah berjalannya sistem kapitalisme. Pasalnya, sistem kapitalisme yang berasaskan sekulerisme telah menuntun manusia mendapatkan uang atau materi dengan berbagai cara meski itu haram.

Apalagi ketika mendapatkan kesempatan duduk di kursi kekuasaan. Ini adalah peluang mendapatkan harta yang besar. Yang tidak lain milik negara yang seharusnya dialokasikan untuk kemaslahatan rakyat.

Belum lagi gaya hidup hedon yang diaruskan dalam sistem kapitalisme. Telah menjadikan tiap individu berfikir bahwa kekayaan adalah sumber kebahagiaan.

Sehingga hidup bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Akan tetapi hidup untuk memenuhi gaya hidup. Justru terkadang hal ini menjadi inti kehidupan masyarakat kapitalis.

Lebih dari itu, negara yang memiliki regulasi lemah dan hukum sanki yang tidak tegas telah mendorong terjadinya berbagai penyimpangan - penyumpangan seperti pencurian harta negara ini.

Karena itu sistem ini telah berhasil melahirkan pemimpin - pemimpin yang tidak amanah bahkan berkhianat kepada rakyatnya.

Kepemimpinan dalam konteks bernegara adalah amanah untuk mengurus rakyat. Rasul SAW bersabda: " imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyat yag dia urus". HR. Bukhari dan Ahmad.

Berkaitan dengan pengurusan rakyat, Rasul SAW bersabda: "Dulu Bani Israil selalu diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, ia digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tidak akan ada nabi setelahku, tetapi akan ada banyak khalifah". Para sahabat bertanya: "Apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab: "Penuhilah baiat yang pertama, yang pertama saja. Beri mereka hak mereka karena Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban mereka atas urusan yang telah diserahkan kepada mereka". HR. Muslim

Sesungguhnya seluruh perintah syariat merupakan amanah. Terlebih lagi memimpin suatu negara untuk mengurusi kemaslahatan rakyat merupakan amanah besar.

Demikian pula dalam mengurusi urusan rakyat, pemimpin harus melandaskannya pada aturan Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam qur'an surah Al Maidah ayat 49 yang artinya: "Hendaklah kamu memutuskan perkara diantara manusia dengan wahyu yang telah Allah turunkan. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadalah engkau dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu".

Dengan demikian, amanah untuk mengurus semua kemaslahatan rakyat tidak boleh didasarkan pada aturan - aturan kapitalisme sekuler. Sebagaimana yang terjadi saat ini yang dasarnya adalah hawa nafsu dan kepentingan sesaat. Allah SWT mencela segala tindakan yang berasal dari hawa nafsu manusia.

Dalam qur'an surah Al Kahfi ayat 28, Allah SWT berfirman:
"Janganlah kamu mengikuti orang yag hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya".

Pada masa Rasulullah SAW dan para Khalifah setelah beliau. Justru para pemimpinlah atau khalifah atau kepala negara, Wali, Amil, Panglima, Tentara yang setiap jumat berkhutbah menyampaikan nasihat taqwa kepada kaum muslim. Bukan seperti saat ini, dimana pemimpin tidak memberikan teladan dan taqwa bahkan kasus korupsi yang sudah membudaya.

Dari sini juga bisa dimengerti, bahwa para pemimpin bertugas menjaga agar rakyat yang mereka pimpin tetap dalam jalur taqwa, yakni tetap berjalan sesuai dengan syariat Allah SWT agar Dia meridhai.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar