Recent Posts

Selasa, 01 Juni 2021



Oleh: Septi

 

Kunjungan wisatawan ke Pantai Ancol, Jakarta, Jumat (14/5/2021), membeludak mencapai kisaran 39 ribu orang. Kerumunan wisatawan di Ancol dikhawatirkan bakal memicu terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19.

Ancol pun sempat trending topic di twitter. Tidak sedikit warganet yang membandingkan kerumunan kunjungan wisatawan yang mandi di Pantai Ancol, mirip dengan yang dilakukan warga India saat melakukan ritual mandi di Sungai Gangga yang diduga menjadi pemicu terjadinya gelombang "tsunami" Covid-19. Warganet semakin geram lantaran di satu sisi Pemprov DKI membuka Pantai Ancol untuk umum pada hari kedua Lebaran. Tetapi di sisi lain mengeluarkan kebijakan larangan ziarah kubur.

 

Tidak berselang lama dari kebijakan tersebut pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru yaitu,  melakukan penutupan tempat wisata secara mendadak karena lonjakan pengunjung. Hal ini terjadi pada pedagang pengelola wisata hingga pengelola wahana permainan di Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, berdemonstrasi menolak penutupan objek wisata. Mereka menilai kebijakan Pemprov Banten plin-plan. Saat bulan Ramadhan membolehkan destinasi wisata buka, namun di tengah jalan menutupnya. "Kesel, kenapa kebijakannya plin-plan. Kan sudah tahu mereka juga, sudah memprediksi kali akan ada lonjakannya seperti ini. Kenapa paksain buka? Maksud dan tujuannya apa seperti itu buat kita," kata Pengelola Pantai Pasir Putih Carita, Hilma, Minggu, 16 Mei 2021.

 

Salah satu akademisi di Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten, Eko Supriatno, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dinilai plin plan dalam menerapkan kebijakan tentang penutupan destinasi wisata. Bahkan instruksi Gubernur Banten itu dianggap Eko tidak bermutu dan tidak tepat sasaran sehingga masyarakat kecil selalu terkena imbasnya. Jika diperhatikan pembukaan tempat wisata ketika pandemi belum usai saat ini, cenderung terburu-buru. Jika mengikuti standar WHO, era “new normal” baru bisa dijalankan jika tidak ada penambahan kasus.

 

Nah, terbalik dengan negeri +62 ini, di mana penambahan kasus saat ini masih mencapai seribu lebih. Malah telah memutuskan untuk new normal dengan alasan demi pertumbuhan ekonomi. Termasuk pembukaan sektor wisata, yang digadang-gadang akan menambah pendapatan. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin membaik.

Selain itu saat ini pariwisata banyak yang dikelola oleh swasta. Tentulah jika pariwisata tidak segera dibuka, para pengelola akan minus pendapatan. Dalam kaca mata materialistis, hal seperti ini justru sangat merugikan. Maka dari itu, ketika era new normal dipersiapkan. pengusaha langsung menyambut dengan tangan terbuka. Mereka akan segera mengeruk untung dari pembukaan wisata tersebut.

 

 

 

 

Pariwisata Bukan Solusi Untuk Meningkatkan Perekonomian Negara

Paradigma kapitalisme hanya akan membawa dampak negatif untuk sebagian besar orang sebagaimana yang diketahui sektor wisata menjadi salah satu aspek penyokong ekonomi karena sektor ini termasuk penyumbang APBN setelah pajak. Oleh karena itu, kebijakan yang akan dibuat bukan untuk kepentingan rakyat tapi hanya menimbang pemasukan pemerintah dan kepentingan usaha pariwisata. Beginilah potret ekonomi neoliberal kapitalis yang dianut negeri ini telah menjadikan pariwisata sebagai tumpuan devisa negara sehingga menggenjot sektor pariwisata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah perkara yang wajib walau melanggar protokol kesehatan bahkan mengorbankan nyawa.

 

Di sisi lain, sumber ekonomi krusial dibiarkan. Eksploitasi masif yang terjadi pada sumber daya alam saat ini tidak menjadi permasalahan padahal jika sumber daya alam dijaga dan dikelola dengan serius, benefit yang akan didapat bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi namun lebih dari itu kesejahteraan rakyat akan tercipta.

 

Pengelolaan sumber daya alam yang demikian itulah yang akan dilakukan oleh penguasa dalam sistem kepemimpinan Islam. Hal ini mengacu pada konsep dasar tentang kekayaan alam dalam pandangan Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Kitab Nidham Al Iqtishodi  karya Syekh Taqiyuddin An-nabhani, kekayaan alam yang merupakan harta kepemilikan umum, haram dikelola oleh pihak swasta dan dimonopoli oleh korporat. Pengelolaan mutlak di bawah kendali negara dan hasilnya akan diberikan kepada rakyat baik secara langsung ataupun tidak langsung.

 

Secara langsung rakyat dapat menikmati hasil pengelolaan sumber daya alam melalui berbagai subsidi yang diberikan oleh negara.  Secara tidak langsung negara dapat menjamin ketersediaan pelayanan kebutuhan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan yang dapat dinikmati rakyat dengan harga terjangkau bahkan gratis. Dengan demikian negara akan memiliki sumber pemasukan yang stabil dan kuat tanpa harus mengorbankan keselamatan rakyat.

 

Praktisnya semisal untuk kondisi saat ini, negara akan mudah membiayai penanganan pandemik.   Mulai dari memisahkan orang yang sakit dan orang yang sehat sedari awal sembari memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang di isolasi atau Lockdown lokal. Membiayai perawatan masyarakat yang terinfeksi virus dengan kualitas terbaik hingga akhirnya negara fokus menyembuhkan yang sakit dan masyarakat yang sehat dapat beraktivitas normal sebagaimana biasanya.

 

Di dalam ekonomi Islam tidak dikenal sektor pariwisata sebagai sumber pemasukan negara melainkan sebagai sarana dakwah. Keindahan alam yang dijadikan tempat pariwisata seperti pantai, pegunungan, air terjun, dan yang lainnya akan dijadikan sarana dalam menyebarkan Islam bagi wisatawan muslim setelah mereka disuguhkan keelokan seluruh ciptaan Allah SWT . Dengan demikian akan semakin kukuh keimanannya. Begitupun bagi wisatawan non muslim yang niat awalnya ingin menikmati keindahan alam. Kondisi seperti inilah yang akan masyarakat dapatkan dan rasakan ketika syariat Islam diterapkan secara praktis oleh negara secara Kaffah.

Wallahu a’lam bish-showab

Tidak ada komentar:

Posting Komentar