Recent Posts

Simbiosis Mutualisme dalam Demokrasi Kapitalisme

Kamis, 10 Juni 2021




Oleh: Yayat Rohayati

Berita penunjukkan komisaris PT Telkom Indonesia kepada gitaris grup band Slank, Abdi Negara Nurdin, atau lebih dikenal dengan Abdee Slank menimbulkan polemik di media sosial.

Pasalnya masyarakat  paham bahwa  posisi komisaris bukanlah posisi ecek-ecek. Kursi komisaris bukanlah sekedar kursi. Kursi yang hanya bisa ditempati oleh orang yang mumpuni dari sisi kapabilitas dalam menjalankan perusahaan selevel BUMN.

Sehingga pada saat kursi komisaris BUMN PT Telkom ini diduduki oleh seorang musisi yang jelas-jelas beda jalur. Masyarakat mana yang tidak mempertanyakannya?

Seminimalnya, latar belakang pendidikan yang sesuai. Sehingga tidak timbul kesan "cocokologi" yang memaksa.

Pun demikian yang disampaikan Ketua DPP PKS, Bukhori Yusuf menyebut penempatan posisi ini hanya akan merugikan Telkom dan juga negara karena latar belakang profesi yang tak sesuai. DetikNews.com (minggu 30 mei 2021 ).

Dukungan positif datang dari Juru bicara Kepresidenan. Fadjroel Rachman menilai penunjukkan Abdee Slank sebagai komisaris PT Telkom adalah hal yang  tepat dan sesuai dengan rekam jejak.

Pro dan kontra ini riuh terjadi di media sosial. Melihat penampakan ini bukan kali pertama dilihat masyarakat. Banyak sudah posisi komisaris di BUMN  diduduki oleh mereka yang tidak mumpuni, bukan ahli, apalagi seorang yang berdedikasi tinggi. Bukan sama sekali.

Hal ini disinyalir karena adanya "kebaikan" yang dilakukan mereka terhadap penguasa. Lebih tepatnya adalah bentuk balas budi.

Politik balas budi dalam demokrasi kapitalisme adalah suatu hal yang lumrah.Guna memperoleh kekuasaan, para paslon membutuhkan dukungan baik materi maupun jasa. 

Disinilah terjadi hubungan timbal balik antara para Paslon dengan para pemilik modal ataupun mereka yang mendukung.

Alhasil yang seharusnya tujuan dari pengelolaan BUMN itu untuk kemaslahatan masyarakat, malah menjadi ajang memperoleh  kemashlahatan elit golongan. Korupsi pun merebak di setiap jantung BUMN. 

Jika sebuah jabatan dikelola oleh orang-orang yang notabene bukan ahli di bidangnya. Maka, kerugian bukan hanya  akan dialami oleh Imstansi BUMN itu sendiri tapi negara pun ikut terseret dalam pedihnya kerugian. 

Seperti fakta teranyar yang terjadi hari ini, PT KAI rugi sebesar 315 milyar, PT Pertamina rugi 11 triliun, PT Garuda rugi 15 triliun. 

Mengelola BUMN dengan Benar

BUMN bisa mensejahterakan rakyat jika mereka yang mengelola memiliki 2 syarat yaitu mampu dan mumpuni. Mampu menjalankan amanah dan mumpuni di bidangnya.

Sebagaimana dalam Islam dijelaskan bahwa untuk memilih seorang pemimpin harus berlandaskan akidah dan hukum syara. Beratnya tanggungjawab seorang pemimpin, 
mengharuskan seorang pemimpin  memiliki syarat : kuat, takwa dan lembut terhadap rakyat. 

Rosullallah SAW bersabda:

"... ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (H.R Bukhori dan Muslim)

Dalam mengangkat pemimpin Islam tidak pernah main-main. Seperti dikisahkan ketika sahabat Rasulullah yang sangat dekat dan terkenal pemberani yaitu Abu Dzar Al-Ghifari meminta jabatan kepada Rasulullah. Tapi dengan tersenyum Rosullallah menjawab:

 "wahai Abu Dzar kamu lemah (untuk memangku jabatan) padahal jabatan adalah amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas dengan benar" (H.R muslim)

Rasulullah Saw juga menegaskan bahwa "jika amanah telah di sia-siakan maka tunggulah kehancurannya". Amanah yang disia-siakan yaitu menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya seperti yang terjadi pada BUMN saat ini.

Terbukti dari masa kekhilafahan para Khulafaur Rasyidin dan masa-masa setelahnya hingga keruntuhan masa kekhilafahan Turki Utsmani tahun 1924. Setiap kepemimpinannya mampu mensejahterakan rakyat karena mereka memliki ketiga syarat di atas. Serta senantiasa bersandar kepada Al Qur'an dan Sunnah.

Wallahu'alam

Tidak ada komentar:

Posting Komentar