Recent Posts

ADA APA DIBALIK DESAKAN VAKSINASI COVID-19?

Selasa, 06 Juli 2021


Oleh : Lestari (Muslimah Kendari)

Konsel, Exposetimur.com _ Bupati Konawe Selatan (Konsel) H Surunuddin Dangga ST MM menegaskan sanksi yang tegas akan diberikan kepada ASN Konsel yang belum melakukan vaksinasi Covid-19 tanpa alasan yang jelas.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin apel gabungan lingkup Pemda Konsel di pelataran kantor Bupati, Senin (14/6).

Penegasan dan ancaman sanksi tersebut bukan tanpa sebab. Laporan yang diterimanya menunjukkan bahwa partisipasi ASN Konsel juga aparat Kecamatan dan Kepala Desa masih sangat minim. Padahal stok vaksin Sinovac yang tersedia di RSD.

Dikatakan ini adalah well prepare atau well step yang diambil pemerintah. Namun apakah benar demikian? Mari kita analisis dengan lebih mendalam.

Pertama, bagian isi pasal 13 A ayat (1) menyebutkan pendataan dan penetapan sasaran penerima Vaksin COVID-19 dilakukan oleh Kemenkes. Nyatanya tidak. Program pengendalian dan penanganan pandemi ini dilakukan dibawah komando Menko Marves, bukan Menteri Kesehatan.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Publik pun dibuat kelimpungan. bagaimana mungkin urusan penanggulangan pandemi yang seharusnya ditangani oleh bidang kesehatan, malah diserahkan kepada yang bukan spesialisnya.

Kedua, vaksinasi tidak membuat tubuh kebal terhadap Covid-19. Menurut medis, vaksinasi tidak dapat mencegah tertular atau menularkan virus. Karena itu, para ahli medis tetap menyarankan menggunakan masker dan menjaga jarak agar tidak terinfeksi virus bagi yang sudah divaksin.

Spesialis penyakit menular Lyssette Cardona, MD mengingatkan kita agar tidak lengah. Kendati sudah divaksin, ada kemungkinan kita masih dapat terinfeksi virus. Itu artinya vaksin tidak bisa sepenuhnya dijadikan dalih agar terhindar dari wabah dan tidak bisa dikatakan urgen sehingga terus digenjot sedemikian rupa hingga tindakan mengancam berupa sanksi bagi mereka yang tak mengindahkan aturan. 

Ketiga, kebijakan pemerintah selalu terbukti nihil. Mulai dari physical distancing hingga adanya program vaksinasi ini, belum juga kompatibel dan sesuai harapan. Kenapa? Karena berbagai kebijakan yang belum serius, alias tidak konsisten.

Misal ketika Bupati Konsel menyampaikan keinginannya untuk mewujudkan herd immunity memutus mata rantai penularan wabah corona di wilayah Konawe Selatan. Salah satu caranya, kata Bupati Surunuddin, adalah melalui vaksinasi massal pada 30 Juni 2021 dengan target 2.300 dalam sehari pada seluruh Puskesmas yang tersebar diseluruh Kecamatan.

Namun, jika tujuan program ini untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Sepertinya ini hanya akan menjadi utopis. Sebab walaupun wabah corona berhasil minggat dari wilayah konsel namun di wilayah lain masih rentan. Solusi ini tidak akan bertahan lama. Contohnya saat Diterapakan PPKM seperti ini saja ada sebagian tokoh pemerintah yang melegalkan Mall tetap buka.

Tak perlu ditanya, sudah berapa banyak kejanggalan dari efek kebijakan pemerintah. Seharusnya dengan adanya vaksin ini mungkin akan sedikit mengurangi atau paling tidak meminimalisir jumlah kasus di negeri ini. Tapi sampai saat ini jangankan mengharapkan grafik penyebarannya menurun, untuk bermimpi stagnan saja tidak. Bahkan semakin menyeruak dengan lonjakan kasus yang terus meningkat secara signifikan.

Mengenai ada motif apa dengan desakan vaksinasi ini, entahlah. Yang pasti kalau sudah menyangkut sistem kapitalisme, apa-apa serba dikorporasi. Demi mencapai satu tujuan yakni meraup keuntungan (materi) sebanyak-banyaknya. 

Apalagi kita tahu pemerintah telah membeli vaksin Sinovac dari China. Sebagaimana juga yang ditulis Ustadz Shiddiq Al Jawi bahwa yang perlu dikritisi dalam sudut pandang Islam, RRC adalah negara kafir harbi secara de facto (daulah muhaaribah fi’lan), karena RRC terbukti telah menyiksa dan membunuh banyak umat muslim etnis Uighur dipropinsi Xinjiang.

Padahal syariah Islam telah mengharamkan umat Islam untuk bermuamalah dengan negara kafir harbi fi’lan, seperti muamalah perdagangan, termasuk jual belivaksin, karena perdagangan ini akan dapat memperkuat negara RRC tersebut yang telah dan sedang memusuhi umat Islam saudara kita seaqidahsesama umat Nabi Muhammad SAW.

Lain hal nya dengan Islam. Pemerintahan Islam benar-benar bekerja untuk rakyat. Sebab mereka sadar sepenuhnya bahwa kekuasaan adalah amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan kelak. Itulah mengapa tak heran pemimpin Islam (Khalifah) tak tanggung berpikir dan bekerja kerasdemi tercapainya kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Di masa kepemimpinan Amr bin Ash, misalnya. Pada musim wabah dilakukan satu gebrakan. Amr bin Ash mengatakan, penyakit ini seperti api yang memakan kayu bakar, maka penduduk harus berpencar. Ada yang ke gunung, bukit dan gua, sehingga api ini tidak menemukan kayu bakar dan padam.

Singkat cerita, kebijakan yang diterapkannya berhasil dan wabah tersebut selesai. Tak perlu menunggu vaksin cukup dengan menaati pemimpin yang menaati Allah dan melaksanakan syariat-Nya. InsyaAllah wabah berlalu. Seperti itulah seharusnya teladan kreativitas seorang pemimpin. Bahwa dia, akan selalu menjadi tameng (perisai) bagi rakyatnya. Wallahua’lam.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar