Recent Posts

Karpet Merah Untuk TKA Ketika Wabah Kian Parah

Kamis, 08 Juli 2021


Oleh: Siti Maisaroh, S. Pd. 
(Relawan Opini)

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah melarang warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia selama penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3 hingga 20 Juli 2021.
"Selama pemberlakuan PPKM Darurat saya meminta kepada pemerintah agar mengambil langkah tegas dengan melarang WNA masuk ke Indonesia, dengan alasan berwisata maupun bekerja," kata Dasco kepada wartawan, Minggu (4/7).

Menurutnya, larangan ini penting agar kebijakan PPKM Darurat berjalan efektif dan penerapannya tidak diperpanjang setelah berakhir pada 20 Juli mendatang.

"Efektifitas dari kebijakan ini penting untuk diperhatikan, supaya pemberlakuannya hanya sekali saja dan tidak berdampak negatif yang cukup dalam terhadap berbagai sektor," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

Lebih lanjut, Dasco mengingatkan tentang keselamatan masyarakat dengan mengambil langkah antisipasi bertambahnya varian virus baru yang masuk ke Indonesia.

Menurutnya, kebijakan larangan WNA masuk Indonesia selama penerapan PPKM Darurat bisa menjadi langkah antisipasi varian virus baru dari luar negeri masuk Indonesia.

Untuk diketahui, pemerintah mulai menerapkan PPKM Darurat mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Sejumlah pengetatan pembatasan pun diterapkan untuk menekan laju peningkatan kasus penularan covid-19.

Namun, sebanyak 20 tenaga kerja asing (TKA) dari China tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/7) malam. Puluhan TKA China itu masuk Indonesia di tengah pandemi yang kini melanda negeri.

Sungguh Ironi, ketika seluruh masyarakat disuruh berdiam diri di rumah. Pemerintah justru menggelar 'karpet merah' untuk tenaga kerja asing. Saat banyak rakyat yang diberhentikan kerja dan bingung mencari lapangan kerja, pemerintah justru mendatangkan warga asing dan menyediakan pekerjaan yang menjanjikan. Tidakkah hal demikian telah menciderai rasa keadilan bagi bangsa?

Apakah hanya karena alasan investasi, pemerintah berani melukai perasaan jutaan rakyatnya? Sungguh, rakyat butuh kejelasan pengurusan dari pemerintah. Dimana nasib rakyatlah yang diutamakan dari segala kepentingan apapun. 

Pemerintah mestinya, menolak masuknya warga asing dari manapun selama PPKM berlangsung dengan alasan apapun. Pergerakan masuknya WNA ke Indonesia justru lebih berbahaya dibandingkan pergerakan masyarakat dalam negeri. Pasalnya, para warga asing tersebut berpotensi membawa varian Covid-19 lainnya di tengah lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Mengingat wabah ini bukanlah penyakit endemik. 

Tapi demikianlah ketika sistem kapitalis masih diagungkan. Dimana urusan ekonomi menjadi pacuan utama, meski nyatanya, rakyat belum juga terbantu perekonomiannya secara adil oleh negara. 

Rakyat kini menanti langkah nyata seorang pemimpin negara untuk mengatasi wabah ini. Penguasa yang tidak main-main dengan urusan nyawa rakyatnya. Keselamatan nyawa lebih utama dibanding ekonomi, pariwisata dan lainnya. Sebab, ia memahami sabda Rasul saw, “Hancurnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR An-Nasa’i dan At-Tirmidzi). 

Pun, seorang pemimpin yang tidak ragu untuk mengambil kebijakan isolasi wilayah yang terpapar wabah. tegas menutup wilayah tersebut agar proses penularan berantai dapat dihentikan. Saat isolasi dijalankan, negara tidak akan berlepas tangan, yakni dengan menjamin semua kebutuhan dasar masyarakatnya. Agar rakyat tak sekarat dalam pusaran wabah. Wallahu a'lam bisshowwab.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar