Recent Posts

Tambah Utang untuk Proyek Kereta Cepat

Jumat, 16 Juli 2021



Oleh : Ummu Aimar



Mantan Menpora Roy Suryo mengkritik keras salah satu kebijakan pemerintah; proyek kereta cepat yang diusung pemerintahan Presiden Jokowi. Proyek tersebut diplesetkan menjadi Kecebong yang diartikan Kereta Cepat Bohong-bohongan.

Pasalnya, penanganan pandemi menggunakan mindset ekonomi dibandingkan kesehatan.

Pemerintah, menurut Roy Suryo, telah gagal fokus dalam menangani pandemi, memilih sektor ekonomi ketimbang kesehatan sehingga kasus pandemi di Tanah Air meroket ke negara nomor 3 tertinggi di dunia (dalam kasus harian Covid-19).

“Ironisnya pemerintah justru menambah utang lagi ke Cina dan proyek-proyek Infrastuktur Tol yg selama ini jadi “jualan” harus Dijual beneran. Tetapi Calon IBN masih Jalan Terus? Sementara Nakes yg meninggal sudah 1000 lebih? AMBYAR,” tulis Roy Suryo di akun Twitter-nya, Jumat, ( 9 Juli 2021 https://www.portonews.com)

Topik mengenai utang pemerintah selalu menjadi pembahasan yang menarik, sehingga menuai pro kontra. Apalagi pada masa pandemi yang semakin melonjak ketika utang meningkat akibat penambahan defisit anggaran. Utang digunakan untuk mengatasi berkurangnya pendapatan negara dan memenuhi kebutuhan guna mengatasi dampak pandemi.

Namun pada faktanya, pinjaman utang pemerintah total bukan untuk anggaran pandemi justru untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur. Seakan akan sudah menjadi kebiasaan hingga hutang semakin menumpuk. Tanapa memikirkan dampak ke depan nya. Dan pemerintah pun tidak fokus pada penyelesaian pandemi. 

Jelas rencana ini tidak ada manfaatnya bagi keseluruhan publik. Yang dibutuhkan publik saat ini adalah penyelesain agar wabah ini segera berakhir. Seharusnya pemerintah memberikan pelayanan publik seutuhnya untuk pandemi saat ini dalam masalah kesehatan.

Dilapangan nyatanya banyak masyarakat tidak punya pekerjaan karna pandemi ini, banyaknya korban PHK, perusahaan ditutup dan usaha usaha masyarakat tidak normal seperi biasanya. Mereka sangat butuh aluran tangan pemerintah.

Didalam bidang kesehatan pun, pemerintah harus fokus bagaimana Pelayanan di Rumah sakit, obatan obatan, oksigen, masalah vaksin dan para Nakes dalam menangani pasien covid. Sebagai penguasa harus terus mengontrol keseluruhan. 

Pemerintah juga harus lebih mengutamakan dalam hal menanggung seluruh kebutuhan masyarakat yang terdampak dimasa pandemi ini Apalagi kasusnya semakin melonjak , pun dengan adanya aturan PPKM rakyat semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, sebaiknya pemerintah harus menahan pinjaman utang dulu untuk pembangunan infrastruktur.  
Sebaiknya fokus untuk penyelesaian pandemi. 

Publik meminta pemerintah agar segera menuntaskan wabah ini. Agar seluruh aktivitas masyarakat kembali normal, bukan malah menjadikan momen pandemi untuk menambah utang untuk dalih infrastruktur yang sangat jelas tidak memberi efek manfaat bagi publik.

Lagi pula, bukan suatu kebanggaan bagi indonesia jika dalam pembangunan infrastruktur dibangun menggunakan dana hasil hutang luar negeri. Jika pada akhirnya tujuannya bukan untuk kebutuhan seluruh publik yang merasakan. 

Dalam konsep Islam, pembangunan sebuah infrastruktur yang dirancang sebaik baiknya dan merata hingga pelosok negeri merupakan sebuah kewajiban negara. Karna tugas Negara memberikan fasilitas yang terbaik bagi seluruh kebutuhan rakyatnya. Tapi waktu nya harus tepat dilaksanakan nya. 

Namun, dalam sistem kapitalisme saat ini, pembangunan infrastruktur hanya memberikan keuntungan kepada para kapitalis. Mereka memegang kendali terhadap pembangunan dan kepemilikan infrastruktur tersebut. Karna semua itu suatu keuntungan bagi mereka untuk pergerakan ekonomi mereka, bukan total untuk pelayanan publik. 

Jelas sangat berbeda dengan sistem Islam yang menempatkan hubungan antara penguasa dan masyarakatnya sebagai hubungan kepengurusan dan tanggung jawab. Penguasa akan memberikan pelayanan untuk rakyatnya. 

Pembangunan sarana dan prasarana dalam islam juga didasari pertimbangan kebutuhan masyarakat setempat sehingga tidak dikenal Istilah mubazir dan sia-sia. Karna hingga saat ini banyak yang terbengkalai dalam hal pembangunan sehingga akhirnya tertunda bahkan mangkrak karna pengeloaan dana kurang baik. 

Visi pembangunan dalam islam berorientasi pada nilai ibadah dan pengabdian kepada Allah semata bukan bisnis sebagaimana konsep kapitalisme. Yang menguntungkan segelintir orang untuk memudahkan akses tujuannya. 

Hal ini telah dibuktikan pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Beliau memastikan pembangunan infrastruktur berjalan dengan orientasi kesejahteraan masyarakat sebagai pengabdiannya kepada Allah semata dan demi kemuliaan Islam.

Kalaupun negara harus bekerjasama dalam pembangunan sarana dan prasarana publik dengan pihak ketiga, maka kerjasama itu  harus menguntungkan rakyat. Bukan untuk penguasa dan jajaran dibelakangnya untuk kepentingan mereka.

Pembangunan sarana dan prasarana publik dalam konsep Islam tidak mengedepankan kerjasama dalam bentuk utang atau pinjaman luar negeri yang bisa saja menjadi alat politik yang menjebak dan memperlemah kedaulatan. Sarana dan prasarana publik (infrastruktur)  menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tidak akan muncul jika sarana dan prasarana ini tidak terpenuhi.

Hadirnya fasilitas berupa infrastruktur yang dibangun ini akan memperlancar distribusi dan pemenuhan kebutuhan rakyat. Karena itu adanya infrastruktur 
yang bagus dan merata ke seluruh pelosok negeri menjadi suatu keharusan dan wajib.

Wallahu alam bisshawwab.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar